oleh

Di Duga Langgar Aturan,KPI LH Desak Kapolda Dan DPRD Usut PT.DJL

Sultra.viewnews.co.id – Puluhan Masa Aksi yang tergabung dalam Konsorsium Pemerhati Investasi Lingkungan Hidup (KPI LH) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (SulTra) ,agar mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra untuk mengusut Dugaan Kasus pelanggaran Hukum Perizinan yang dilakukan PT.Damai Jaya Lestari (DJL),Selasa,(12/11).

Diketahui PT.DJL milik almarhum DL Sitorus ini,Merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang berada di kecamatan langgikima Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara.

Menurut KPI LH, Berdasarkan Surat Peringatan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada direktur PT. Damai Jaya lestari (No.211/742/2014).Bahwasanya dalam kegiatan tersebut perusahaan itu teridentifikasi berada dalam kawasan hutan seluas kurang lebih 5.819,67 Ha dengan rincian berada pada Hutan Produksi Tetap (HP) Seluas 3.651,13 Ha,serta Hutan yang dapat dikonversi (HPK) Seluas 2.168,54 Ha.

Dan diduga masuknya aktifitas PT. Damai Jaya lestari di dalam kawasan hutan , tidak memiliki izin pelepasan kawasan Hutan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh KPI LH dalam hal ini merilis,bahwa PT. DJL telah melakukan tindak kejahatan lingkungan dan pidana,hal ini berdasarkan UUD RI No. 18 Tahun 2013 (Tanggal 6 Agustus 2013) pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b. Pasal 92 ayat (1) dan (2) huruf a dan b tentang pengunaan alat berat yang diduga melakukan kegiatan perkebunan atau mengangkat hasil perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan bagi orang perseorangan.

“Hal ini mendorong konsorsium pemerhati investasi lingkungan hidup melakukan aksi demonstrasi dikarenakan PT. Damai Jaya lestari melanggar peraturan perundang-undangan tentang perizinan”,ujar korlap KPI LH Di Kantor dewan.
Mereka juga menuntut agar Kapolda menangkap owner PT. Damai Jaya lestari dan mengusut kasus dugaan kejahatan lingkungan atas aktivifitas perkebunan sawit yang tidak mengantongi izin pelepasan kawasan hutan,jelasnya pula.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya